Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan mengganti seluruh naskah asli UUD 1945 dengan naskah yang benar-benar baru.

Salah satu alasan mendasar amandemen adalah karena UUD 1945 (sebelum perubahan) memusatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan MPR tanpa mekanisme saling mengawasi antarlembaga negara.

Jika sebuah usul perubahan pasal UUD diajukan oleh 30% anggota MPR, usul tersebut sudah memenuhi syarat diagendakan dalam sidang karena melebihi ambang batas minimal. Salah

Syarat persetujuan minimal 50% + 1 anggota MPR untuk mengubah pasal UUD dirancang agar amandemen tidak mudah dilakukan secara sepihak oleh kelompok minoritas.

Karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah diamandemen, dapat disimpulkan bahwa dasar negara dan tujuan negara Indonesia tetap sama sejak awal kemerdekaan.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan materi yang termasuk dalam Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 (1999).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan hasil dari Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945.

Karena sistem presidensial tetap dipertahankan pasca-amandemen, maka kewenangan Presiden setelah amandemen sama besarnya dengan sebelum amandemen.

Penguatan prinsip checks and balances melalui amandemen bertujuan agar kekuasaan antarlembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga saja.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan hasil dari Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Karena bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah, MPR sama sekali tidak berwenang membicarakan topik tersebut dalam sidang apa pun.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sekaligus dalam satu kali sidang MPR untuk mempercepat proses reformasi.

Penghapusan 'Penjelasan UUD 1945' dan pemindahan hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal menunjukkan upaya memperkuat kepastian hukum, karena penjelasan sebelumnya tidak mengikat secara hukum sekuat pasal.

Perubahan Kedua yang mencakup materi hak asasi manusia dan pemerintahan daerah disahkan sebelum Perubahan Pertama yang membahas kekuasaan pemerintahan negara.

Kemampuan rakyat memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat secara langsung pasca-amandemen mencerminkan kedaulatan rakyat yang lebih partisipatif dibanding sebelum amandemen ketika presiden dipilih oleh MPR.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya menghapus peran MPR dalam sistem ketatanegaraan karena kedaulatan kini sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Pergeseran kedaulatan dari 'dilakukan oleh MPR' (subjektif) menjadi 'dilakukan menurut UUD' (objektif) berarti kekuasaan tertinggi kini dibatasi dan diatur oleh konstitusi, bukan oleh keputusan sepihak satu lembaga.

Keputusan MPR mempertahankan naskah asli UUD 1945 dan menempatkan hasil perubahan sebagai adendum mencerminkan upaya menghormati jasa pendiri bangsa sekaligus menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan zaman.